BAB I
PERISTIWA
SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
A.
UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1. BPUPKI
Pada tanggal 1
Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakici
Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI ) untuk
menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang ketua 2
orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29
Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya
pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14
Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima laporan dari
ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :
a. Pernyataan
Indonesia merdeka
b. Pembukaan
UUD
c. Batang
Tubuh UUD.
2.
PPKI
Setelah BPUPKI
selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya dan membentuk
PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21
orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI
sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan
semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.
Pada tanggal 6
dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga
Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan
Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalat-Vietnam untuk menerima
kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
B.
PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
Berita
penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh karena
itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus
dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya
tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda
dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ). Jam 12 malam akhirnya
mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah
proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung
Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata
tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah
proklamasi.
C.
MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA
Pada tanggal 17
Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan
Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan
Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama
kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun
membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu
Indonesia bebas dari belenggu penjajah.
D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA
Pada tanggal 18
Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :
1. Penetapan
dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
2. Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembentukan
Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
Pada tanggal 19
Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :
1. Penetapan
12 menteri yang membantu tugas presiden
2. Membagi
wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
Untuk
menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan
Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang
KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti
sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada
tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara
Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk
Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
BAB
II
KONFLIK
INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah
Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan
asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali
menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa
kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan
Negara-negara boneka.
Pembentukan
Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau
mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh
Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di
dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.
B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI
BELANDA
Pada tanggal 1
Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar
kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai
Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk
pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir
terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan
kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi
menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan
Agresi militernya.
C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK
INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI
DAERAH
Pada tanggal 15
September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang
bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran
Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah
Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan
Margarana, dsb.
Untuk
menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25
Maret 1947) yang isinya :
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura
2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS
3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai
ketuanya.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
Ternyata
Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I
tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak
dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang
anggota-anggotanya :
1. Australia
( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia
( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA
( Penengah ) : Dr. Frank Graham
Anggota KTN
tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947
) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
2. TNI harus hijrah ke daerah RI
3. RI merupakan bagian dari RIS
4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk
membentuk dewan konstitusi RIS.
Namun tidak
semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM
Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948.
Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti
Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu
Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya.
Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara
untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono,
AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.
Pada tanggal 28
Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para
pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di
bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada
tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :
a.
Pernyataan Delegasi Indonesia
1. Menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan keamanan
b.
Pernyataan Delegasi Belanda
1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan
selekasnya mengadakan KMB
D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA
KMB
dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29
Oktober 1949 dengan hasil keputusan :
a. Belanda
menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
b. Antara
RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai
oleh Ratu Belanda
c. Tentara
Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan
d. Masalah
Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27
Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang
wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan
dilakukan di tiga tempat antara lain :
a. Amsterdam
dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
b. Yogyakarta
dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS
c. Jakarta
dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS
Pembentukan
Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui
oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS
dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari
Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka
pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga
Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera
memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.
BAB
III
ANCAMAN
DISINTEGRASI BANGSA
A. PKI MADIUN 1948
Munculnya PKI
merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh
ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan
oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan
Desember diubah menjadi PKI.
Pada tanggal 13
Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal
18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya
ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis.
Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di
gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke
Rusia.
B. DI/TII
1. Jawa
barat
Dipimpin oleh
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian
Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya
menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan
Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara
Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )
2. Jawa
tengah
Dipimpin oleh
Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah
diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah
banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian
dari DI/TII.
3. Sulawesi
Selatan
Dipimpin oleh
Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan
APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r
Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama
Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya
mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah
pemberontakan tersebut.
4. Aceh
Dipimpin oleh
Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa
diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu
menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini
dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).
5. Kalimantan
Selatan
Dipimpin oleh
Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan
kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan
tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar
sendiri ditembak mati.
C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pemberontakan
ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar
pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara
Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.
D. ANDI AZIS
Beliau
merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan
karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap
negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom,
dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x
24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
E. RMS ( Republik Maluku Selatan )
Pemberontakan
ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT
( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan
dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas
setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto
dan Mayor Abdullah.
F. PRRI/PERMESTA
Setelah Pemilu
I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa
daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan
) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI ( Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan
PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh
D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.
G. G 30 S/PKI.
`Pada tanggal 30
September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh
DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin
menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah
jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan
:
1.
Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan
oleh PKI
2.
Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin
Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
3.
Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat
langsung maupun yang mendalanginya.
Akhirnya PKI
dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah
Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar
Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12
Maret 1966.
BAB
IV
PERKEMBANGAN
POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI
KEMERDEKAAN
A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA
MENGISI KEMERDEKAAN
1.
DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa
berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan
pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara
parlementer, di mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan
dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada
masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian
kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang
ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain
a.
Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet ini
jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan
masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan
DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.
b.
Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah yang
dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS
Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security
Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c.
Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang
dihadapinya yaitu :
1. Gerakan
separatis di Sumatera dan Sulawesi
2. Peristiwa 17
Oktober
3. Peristiwa
Tanjung Morawa
d.
Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah yang
dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta
pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e.
Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada masa ini
berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955
memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan
Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi,
NU dan PKI.
f.
Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang
dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g.
Kabinet Djuanda
Kabinet ini jatuh
karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS
sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan
berlakunya Demokrasi Terpimpin.
2.
DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena Badan
Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5
juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang
berisi :
a.
Pembubaran
Badan Konstitiante
b.
Berlaku
kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c.
Pembentukan
MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak saat itu
Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap
UUD 1945 antara lain :
a) MPRS
mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b) Presiden
mengangkat MPRS
c) Pidato
presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
d) Lembaga
tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
e) Presiden
membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada masa
Demokrasi Terpimpin Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan
peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam
rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :
a) Dalam
Negeri
1. Berusaha
menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan politiknya kemudian memecah
belah
2. Dalam
bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis Leninisme menjadi salah satu
masta pelajaran wajib
3. Dalam
bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran komunis
b) Luar
Negeri
Berusaha mengubah
politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke negara-negara yang
komunis.
B. FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU
Badan
Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan
konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang
pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan
perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan
urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21
Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang
disebut Konsepsi
Presiden yang berisi :
a.
Demokrasi terpimpin
b.
Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil
parpol
c.
Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua
wakil partai politik.
Konsepsi ini
ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI
karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan
sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah
pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk
itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.
C. KEBIJAKAN EKONOMI
PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH SAMPAI TAHUN 1965
1.
SISTEM EKONOMI LIBERAL
a.
Nasionalisasi De Javasche Bank
Sejak tahun
1951 Bangsa Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa ditunjang oleh
barang ekspor lain sedangkan barang impor semakin bertambah. Untuk itu
pemerintah pada masa kabinet Sukiman menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi
milik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi
krisis keuangan saat itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi Indonesia ke arah
yang lebih baik.
b.
Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ini merupakan
gagasan Dr. Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan suatu kebijakan
untuk melindungi pengusaha pribumi namun gagal karena para pegusaha Indonesia
lamban dalam usahanya dan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.
Usaha ini
dilanjutkan oleh Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman
modal dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.
Usaha
selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang
mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.
c.
Sistem ekonomi Ali-Baba
Merupakan
bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi ( Baba). Ide
inipun mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dan
pengusaha pribumi hanya diperalat untuk mempermudah mendapatkan kredit.
2.
SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
a.
Devaluasi mata uang
Tanggal 24
Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00
dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak
didevaluasi. Tujuan devaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil
tidak dirugikan.
b.
Menekan laju inflasi
Dalam upaya
membendung aju inflasi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU no. 2 tahun 1959 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan
maksud untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki
kondisi keuangan dan pereknomian negara.
c.
Melaksanakan pembangunan nasional
Pada tanggal 28
Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (DEKON) di Jakarta.Tujuannya adalah untuk menciptakan
ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk
mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar